Keluhan Pasien Kurang Mampu Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Pemerintah

Belakangan ini cara fikir masyarakat pada berbagai tingkat ekonomi sudah mulai kritis terhadap beberapa hal yang di antaranya mengenai pelayanan kesehatan. Hal ini juga disertai dengan adanya peningkatan tingkat pendidikan ataupun pengetahuan masyarakat itu sendiri. Belum lagi di media sering terlihat dan terdengar cukup banyaknya malpraktik yang terjadi sekarang ini, sehingga masyarakat secara tidak langsung mengharapkan adanya kesadaran para pemberi pelayanan kesehatan agar selalu dapat memberi pelayanan yang aman, efektif dan ramah terhadap mereka tanpa membedakan tingkat ekonomi.

Berbagai rumah sakit milik pemerintah pada umumnya mungkin masih belum bersikap ramah terhadap warga dan pasien tidak mampu. Banyaknya keluhan pasien tidak mampu terhadap pelayanan rumah sakit pemerintah terutama berasal dari kelompok perempuan, meski dari kelompok pria juga tidak bisa dibilang sedikit. Keluhan tersebut antara lain terkait dengan buruknya pelayanan perawat, sedikitnya kunjungan dokter pada pasien rawat inap, dan lamanya pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya seperti apoteker ataupun petugas laboratorium. Selain itu pasien tidak mampu juga mengeluhkan buruknya kualitas toilet, tempat tidur, makanan pasien dan rumitnya pengurusan administrasi serta mahalnya harga obat. Keluhan tersebut dialami oleh pasien yang melakukan rawat inap maupun rawat jalan. Pasien tersebut ada yang memegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Keluarga Miskin (Gakin), dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Perkembangan rumah sakit swasta sekarang sungguh signifikan, yang mana secara tidak langsung dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat dengan tingkat ekonomi tertentu yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan nyaman dari segala aspek. Akan tetapi lain cerita dengan orang sakit yang tidak mampu, mereka tidak ada pilihan lain selain ke rumah sakit pemerintah untuk melakukan rawat inap ataupun sekedar rawat jalan. Mereka mungkin sudah pasrah terhadap fasilitas ruangan rumah sakit pemerintah yang seadanya tetapi kadang mereka mengeluh terhadap pelayanan ataupun tingkat keramahan perawat yang mana dirasa lebih memprioritaskan pasien dengan tingkat ekonomi yang lebih.

Tidak semua memang rumah sakit swasta pelayanannya dapat dikatakan baik. Akan tetapi rata-rata demikian, dan biasanya lebih baik dari rumah sakit milik pemerintah. Semua itu tak lepas dari orientasinya rumah sakit swasta dikelola oleh lembaga yang memang tujuannya untuk memperoleh keuntungan sehingga rumah sakit swasta dikelola seperti layaknya bisnis di mana harus memperhatikan modal usaha, biaya-biaya, dan keuntungan yang diharapkan. Untuk menjaga agar keuntungan diperoleh secara berkesinambungan maka rumah sakit swasta selalu berusaha menjaga mutunya. Mutu baik maka pasien akan semakin banyak dan keuntungan juga semakin meningkat. Jadi, sangat wajar mengapa di rumah sakit swasta biaya berobatnya pun mahal dibandingkan rumah sakit milik pemerintah.

Rumah sakit pemerintah didanai oleh APBD yang terbatas dan orientasinya lebih ke arah sosial. Ini terkait dengan tugas pemerintah untuk menyediakan sarana kesehatan yang layak dan cukup buat masyarakatnya. Jika ditanyakan mengapa layanannya kurang baik, ini mungkin bisa dijawab dari segi tenaga kerjanya. Pelayanan biasanya dapat dikaitkan dengan layanan dari manusianya dalam hal ini tenaga kerjanya. Dengan dana terbatas dan penghargaan berupa penghasilan yang terbatas pula untuk tenaga kerjanya secara tak langsung membuat layanannya pun dirasa kurang memuaskan.

Dengan rangkaian perbandingan rumah sakit swasta dan milik pemerintah pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan rumah sakit swasta memang dirasa lebih baik. Rumah sakit swasta tanpa malu-malu berani mempublikasikan bahwa ia memang orientasi bisnis, keuntungan, layanan jasa orientasi kualitas, dan ‘bergaransi’ serta menomor satukan patient satsfaction. Pada dasarnya perbedaan rumah sakit pemerintah adalah “public goods” dan rumah sakit swasta adalah “private goods”. Yang mana sangat jelas terjadi perbedaan karakter dari kedua layanan kesehatan tersebut. Rumah sakit pemerintah orientasi sosial dan rumah sakit swasta orientasi keuntunagan bagi sang pemilik.

Berdasarkan keluhan masyarakat tidak mampu mengenai pelayanan rumah sakit milik pemerintah yang dirasa kurang maksimal, diharapkan agar rumah sakit pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Di sini rumah sakit pemerintah dapat meningkatkan kunjungan dokter, keramahan perawat, kecepatan pelayanan kesehatan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit. Selain itu, rumah sakit juga harus menyampaikan informasi tentang hak-hak pasien terkait standar pelayanan rumah sakit, dan membuka mekanisme keluhan atau pengaduan serta menindak lanjuti keluhan tersebut secara transparan dan bertanggung jawab sesuai pasal 36 dan 37 UU Pelayanan Publik No 25/2009. Mungkin lebih ringkasnya “tetaplah sebagai rumah sakit pemerintah, kelolalah seperti rumah sakit swasta”. Adapun dari pihak pemerintah mungkin dapat membentuk badan pengawas rumah sakit dan mengambil tindakan administrative terhadap rumah sakit yang memberikan pelayanan buruk terhadap pasien miskin. Jika memang rumah sakit swasta lebih baik, mengapa manajemen ini tak diadopsi rumah sakit pemerintah.

Sedikit dari “Catatan Kecil” saya dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih